Diskon PPh Kupon Obligasi Negara

Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mempertimbangkan kebijakan baru untuk mengatur tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi. Kebijakan baru ini, nantinya hanya berlaku bagi bunga alias kupon obligasi pemerintah, yang terbit di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini agar memudahkan investor obligasi dalam mengurus perpajakan. Saat ini kajian kebijakan masih dibahas bersama antara Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta Ditjen Pajak Kemkeu.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemkeu Robert Pakpahan, arah kebijakan ini adalah memotong PPh atas bunga obligasi. Ia bilang kebijakan ini agar menguntungkan negara karena diharapkan lebih banyak investor berminat investasi obligasi negara. Ia percaya dengan tarif pajak yang lebih rendah, tingkat imbal hasil yang di dapat investor dari kupon juga meningkat, sehingga menjadi kekuatan untuk menarik investor.

Selain menarik minat investor, pemangkasan PPh atas kupon obligasi negara ini bisa membuat keuangan negara lebih efisien. Sebab pemerintah tak perlu lagi menawarkan kupon tinggi saat melelang obligasi. “Kalau mendapat penerimaan pajak (PPh), tapi harus bayar bunga tinggi, mending setorannya saja yang dikurangi,” kata Robert, Senin (24/9). Selain membuat pengelolaan negara yang lebih efisien, pemerintah berharap saat PPh atas bunga obligasi turun akan membuat investor khususnya ritel berbondong-bondong investasi obligasi. Dengan cara ini tujuan pemerintah untuk memperdalam pasar obligasi negara bisa terpenuhi.

Menurut Robert, rencana pemangkasan tarif PPh ini pemerintah akan lebih fokus pada pasar domestik. Sebab untuk kupon obligasi yang dijual di pasar luar negeri, selama ini pajaknya sudah ditanggung pemerintah. Sebagai gambaran rencana pemangkasan tarif PPh atas bunga tau kupon obligasi negara ini pernah digulirkan pemerintah dua tahun lalu. Saat itu, pemerintah berencana untuk membuat tarif PPh atas bunga obligasi sebesar 0% dari berbagai tarif PPh atas bunga obligasi yang berlaku sampai saat ini sebesar 15% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013.

Insentif DHE
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, kajian pemangkasan tarif PPh ini juga dilakukan bersamaan dengan perumusan kembali kebijakan insentif PPh bagi bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Tujuan kebijakan ini, untuk menarik lebih banyak DHE ke perbankan dalam negeri dan dikonversi ke dalam mata uang garuda. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kemkeu juga didiskusikan rencana kebijakan ini dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Apa kendala nya kami bersama dengan BI dan OJK melihat supaya insentif tidak hanya konversi atau repatriasi,” tandasnya Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyambut baik rencana tersebut. Apalagi, jika besaran pajaknya dipangkas sampai 0%. “(PPh) 0% itu ideal, karena kita lagi membutuhkan,” kata David. Dengan bunga pajak rendah, imbal hasil yang diterima investor bakal lebih besar. Kondisi ini bisa menarik investor berinvestasi di Indonesia. Pada akhirnya, bisa membantu menurunkan defisit transaksi berjalan.

David menyarankan dalam membuat kebijakan ini, pemerintah menerapkan floating tax bunga obligasi. Artinya, pemerintah bisa lebih fleksibel.